Tuesday, September 25, 2012

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

 Pasal 7
  1. Penyelenggara lalu lintas dan anggkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah,badan hukum, dan atau masyarakat.
  2. Penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing- masing meliputi
a. urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementrian negara yang bertangung jawab di bidang jalan.
b. urusan pemerintah di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementrian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
c. urusan pemerintah di bidang pengembangan industri lalu lintas  dan angkutan jalan, oleh kementrian negara yang bertanggung jawab di bidang industri.
d. urusan pemerintah di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementrian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi, dan
e.urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalulintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh kepolisian negara republik indonesia.
Pasal 8
penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan prasarana jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, yaitu 
a.invetarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
b.penyusun rencana dan proggram pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang di inginkan;
c.perencanaan, pembangunan, danoptimalisai pemamfaatan jalan;
d.perbaikan geometri ruas jalan dan/atauy persimpangan jalan;
e.penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan; 
f.uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan setandar keamanan dan keselamatan berlalu lintas;dan
g.pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
Pasal 9

penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagai mana di maksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi
a. penetapan rencana umum lalu lintas angkutan jalan;
b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
c. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
d. perizinan angkutan umum;
e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/ atau peralatan khusus yang di laksanakan sesuai dengan ketentuan undang- undang.

Pasal 10
penyelenggaraan di bidang industri sebagai mana di maksud  dalam pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
a. penyusunan rencana dan perogram pelaksanaan pengembangan industri Kendaraan Bermotor;
b. pengembangan industri perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
c. pengembangan industri perlengkapan Jalan yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 11
Penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi Kendaraan Bermotor;
b. pengembangan teknologi perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
c. pengembangan teknologi perlengkapan Jalan yang menjamin Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 12 
Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
a. pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengedara Kendaraan Bermotor
b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor,
c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d. pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
e. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;
f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
g. pendidikan berlalu lintas;
h. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
i. pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

Pasal 13
(1) Penyelaenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
(2) Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(4) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.


No comments:

Post a Comment